KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Ketua Umum (Ketum) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali periode sebelumnya, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H secara resmi mengakhiri masa jabatannya usai menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan se-Bali.
Pria yang akrab disapa Ngurah Ambara ini dipastikan tidak dapat dipilih kembali lantaran telah didaulat untuk mengemban amanah strategis sebagai salah satu Ketua di jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional.
Acara Musyawarah Wilayah (Muswil) BMPS Provinsi Bali ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Pendidikan menekankan visi pemerintah ke depan, yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagai fondasi utama untuk menciptakan generasi muda Bali yang unggul.
Merespons arahan tersebut, Ngurah Ambara dalam pidatonya menegaskan bahwa transisi kepemimpinan di BMPS Bali adalah momentum penting untuk menyelaraskan visi tersebut dengan napas perjuangan sekolah swasta.
Mengingat saat ini telah diberikan tugas baru di jajaran Pengurus Pusat BMPS Nasional, maka secara aturan organisasi saya tidak bisa dipilih kembali.
“Saya menyerahkan tongkat estafet ini dengan penuh keyakinan, bahwa kepemimpinan yang baru akan membawa energi yang lebih segar untuk bersinergi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, sekaligus berani memperjuangkan hak-hak sekolah swasta di Bali,” ungkap Ngurah Ambara.
Harapan akan hadirnya nakhoda baru tersebut langsung terjawab di dalam forum. Melalui musyawarah mufakat, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya dari Yayasan Taman Pendidikan 45 resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketum BMPS Provinsi Bali untuk periode 2026-2031.
Terpilihnya Dr. Made Sumitra disambut antusias oleh para peserta yang terdiri dari pimpinan majelis lintas agama dan ketua yayasan se-Bali.
Selama masa kepemimpinannya, BMPS Bali di bawah komando Ngurah Ambara dinilai sukses melakukan berbagai gebrakan signifikan.
Diantaranya adalah keberhasilan mengonsolidasikan pengurus BMPS di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, serta sukses menggelar “Parade Gebyar BMPS Provinsi Bali” yang melibatkan hampir 4.000 siswa.
Dari sisi advokasi, kepengurusan Ngurah Ambara juga gigih menyuarakan nasib sekolah swasta yang kesulitan akibat pelanggaran aturan Rombongan Belajar (Romel) dan masifnya pembangunan sekolah negeri baru.
Upaya nyata dilakukan mengundang Komisi X DPR RI, untuk menyerap aspirasi perguruan swasta di Bali dan sinkronisasi data dengan BPS Bali, hingga kerja sama rutin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali guna mengawal integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Lebih lanjut, dalam kapasitasnya yang kini mewakili BMPS Pusat, Ngurah Ambara menyambut hangat visi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang baru dan menitipkan pesan kemitraan yang kuat.
“Arahan Bapak Kadisdik sejalan dengan napas kami. Sekolah swasta bukanlah pesaing pemerintah, melainkan mitra strategis. Kami berharap di bawah kepemimpinan Kadisdik yang baru.
“Nantinya bisa lebih bersinergi dengan Ketua BMPS Bali terpilih, Dr. Made Sumitra Chandra Jaya, kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi semakin erat dan benar-benar berkeadilan seperti yang dicita-citakan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ngurah Ambara berkomitmen akan terus mengawal aspirasi daerah dari tingkat pusat di Jakarta, dan mengajak seluruh pengurus untuk bersiap menyambut Bali sebagai tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) BMPS pada tahun 2026 ini.
Pada acara ini juga turut dihadiri oleh Ibu Pangdam mewakili sekolah dibawah Persit Kartika Chandra. (Bud)
