KOMPAS.SBS || Dairi Sumut – Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya postingan video yang menampilkan para siswa dari sekolah SMK Swasta HKBP Sidikalang yang di duga keracunan setelah mengkonsumsi makanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai informasi yang disampaikan, sebanyak 159 siswa di duga keracunan setelah memakan makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan MBG untuk siswa sesuai program pemerintah.
Total siswa yang di duga keracunan makanan MBG berjumlah 159 orang dan segera dilakukan pertolongan dibeberapa rumah sakit yang ada di wilayah Sidikalang.
Kejadian keracunan makanan MBG seperti ini bukan kali pertama dan sudah terjadi diberbagai daerah yang korbannya tidak sedikit bahkan barangkali kejadian keracunan makanan MBG ini terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia karena tidak semuanya terekspost di media massa.
Mengacu pada kejadian seperti ini, sudah banyak pakar dan tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa ini program gagal yang tidak perlu dilanjutkan karena menyebabkan ketidakpastian keamanan bagi siswa yang memakannya.
Salah seorang orangntua dari siswa yang enggan menyebutkan namanya, memberi tanggapan atas statement dari Presiden Prabowo Subianto yang dengan bangganya menyebutkan bahwa telah membuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk karyawan MBG.
“Pak Prabowo, kalau membuka lapangan pekerjaan itu harusnya yang orang awam tidak bisa menciptakannya seperti bangun industri. Kalau hanya disuruh belanja, masak dan cuci piring, ibu-ibu rumah tanggapun bisa ,” ucapnya.
Tambahnya, jika pemerintah memang ingin membantu gizi para siswa, yang sebenarnya ahli dibidang gizi untuk anak adalah orang tua masing-masing apabila keuangan mereka memadai dan mereka pasti akan memberikan asupan gizi yang terbaik untuk anak mereka melebihi apa yang diberikan dari SPPG MBG. Berikan saja anggarannya kepada orangbtuanya biar mereka yang mengelola. Tinggal disiapkan tenaga honor untuk memonitor menu anaknya.
Yang lebih parahnya lagi, ada rumor yang beredar bahwa kontrak kerjasama dengan satuan pendidikan berupa :
>- Bila terdapat permasalahan menu MBG seperti keracunan itu menjadi tanggungjawab sekolah untuk mengobatinya.
>- Tidak boleh memposting menu MBG ke publik.
>- Apabila tempat makanan rusak (ompreng), pihak sekolah wajib mengganti.
Rumor diatas merupakan cara pihak SPPG MBG lepas tangan dari tanggung jawab yang seharusnya mereka pikul. Luar biasa cara kotor mereka, ungkap orang tua tersebut.
Dengan kejadian tragedi keracunan makanan MBG, seharusnya pemerintah mengevaluasi sistem pengadaan dan pendistribusiannya namun pemerintah justru membuat kaca pembanding yang sangat konyol bahwa dari jumlah yang keracunan, masih lebih banyak yang menikmati MBG. Apakah layak pemimpin berkata seperti itu dan harus menunggu jatuh korban lainnya dan hal yang paling aneh dalam sejarah gaji tukang cuci ompreng MBG yang tidak butuh pendidikan jauh lebih mahal dari honor guru sarjana S1.(Tim)
