Partai Gelora Dorong Pendidikan Kewarganegaraan, Fahri Hamzah : Demokrasi Butuh Warga yang Sadar dan Peduli
MEDIAKOMPAS.SBS.-WILAYAH ACEH
KOMPAS.SBS.-NEWS || JAKARTA,8 FEBRUARI 2026 — Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan langkah strategisnya dalam memperkuat demokrasi dengan menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) kepada masyarakat luas. Upaya ini dinilai krusial untuk membangun warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, saat memberikan pemaparan dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6 yang digelar DPP Partai Gelora, Jumat malam (6/2/2026).
“Demokrasi tidak bisa berdiri di atas masyarakat yang apatis. Demokrasi menuntut warga negara yang paham, peduli, dan berani mengambil tanggung jawab sosial. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus terus diperkuat,” tegas Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama terciptanya partisipasi publik yang sehat dan konstruktif. Dari kesadaran inilah, lahir kepedulian terhadap kepentingan bersama dan masa depan bangsa.
Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran agama yang menempatkan kepedulian sosial sebagai kewajiban moral setiap individu. Ketidakpedulian, kata Fahri, justru menggerus ikatan sosial dan kebangsaan.
“Agama pun mengajarkan bahwa seseorang yang tidak peduli pada sesamanya, sejatinya telah melepaskan dirinya dari komunitas. Kepedulian adalah inti dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” ujarnya.
Sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri menegaskan bahwa kajian kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman sejarah bangsa, falsafah negara Pancasila, serta sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dibentuk oleh dinamika politik.
“Tanpa pemahaman itu, kita mudah bingung membaca realitas. Bahkan sering kali kita berhadapan dengan elit yang tidak memahami persoalan dasar kebangsaan,” ungkapnya.
Fahri berharap, kader dan fungsionaris Partai Gelora tampil sebagai kelompok yang memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran kebangsaan yang kuat, sehingga mampu melihat persoalan secara jernih dan objektif.
Ia juga menyoroti lemahnya kemampuan sebagian politisi dan pejabat publik dalam membedakan antara persoalan sistem dan perilaku individu.
“Banyak yang gagal membaca persoalan secara utuh. Mereka terjebak pada hal-hal kecil, padahal masalah bangsa ini bersumber dari sistem yang besar,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 tersebut.
Kondisi itulah, lanjut Fahri, yang menyebabkan persoalan klasik seperti korupsi dan kemiskinan terus berulang tanpa penyelesaian mendasar.
“Kita terlalu sering fokus pada gejala, bukan akar masalah. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar keluar dari persoalan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Fahri menekankan pentingnya kemampuan seluruh komponen bangsa untuk membaca “gambar besar” sistem pemerintahan, politik, dan demokrasi Indonesia secara menyeluruh.
“Agar kita paham mengapa bangsa ini berada di titik sekarang, dan ke mana arah perjalanan kita ke depan. Semua itu adalah konsekuensi dari sistem yang kita bangun bersama,” pungkasnya.
Terima kasih atas kerja sama dan pemuatan beritanya.
~Reporter Perss Kompas.sbs.-Aceh -Novi Karno
~Sumber – Surya Irawan
Kepala Bidang Hubungan Media
DPP Partai Gelora Indonesia
~RedaksiNasional-KOMPAS.SBS.
